Wacana Gagasan

Konsep Agropolitan Sebagai Alternatif

oleh : Krisdinar Sumadja

Potensi sektor pertanian di pedesaan sungguh sangat besar. Namun demikian pendekatan pembangunan kawasan pedesaan hingga saat ini belum menghasilkan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya proses perpindahan masyarakat ke wilayah kota (urbanisasi) dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Menurut Data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) laju urbanisasi di Indonesia adalah 37,50 persen dan meningkat menjadi 40,50 dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mencapai lebih dari 15 persen per tahun. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan laju urbanisasi dan proses alih fungsi lahan tersebut merupakan salah satu indikasi telah terjadi proses pencucian modal ( (back wash capital) dari desa ke kota.

Upaya membangun dan mengembangkan sektor pertanian dalam realisasinya perlu strategi yang lebih spesifik dengan mempetimbangkan karakteristik potensi wilayah dan aspirasi masyarakat, sehingga arah pembangunan pertanian mengacu pada pertimbangan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu alternatif dalam mengembangan kawasan pedesaan yang mempunyai keterkaitan dengan kawasaan perkotaan.

Dalam mengembangkan kawasan agropolitan perlu berbagai strategi pada semua tingkatan, yaitu (1) strategi kebijakan (pemerintah) (2) strategi tingkat kelembagaan dan (3) strategi tingkat implementasi (masyarakat). Strategi pada tingkat kebijakan ditandai dengan dikeluarkannya

a. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh untuk menentukan arah pembangunan daerahnya,

b. Undang-undang No. 23 tahun 1983 tentang Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan pada petani untuk menentukan komoditas yang ditanam sepanjang komoditas tersebut menguntungkan,

c. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang propenas menyusul Undang-undang No. 7 1996 tentang pangan yang menyebutkan perlunya dibangun ketahannan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan jika dikaitkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP).

d. UU No 24 tahun 1992 tentang penataan Ruang yang antara lain menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.

Namun demikian kebijakan-kebijakan ekonomi makro baik moneter maupun fiskal masih dirasakan belum cukup mendukung pada pengembangan produk pertanian Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya bunga kredit sektor pertanian dan semakin banyaknya produk pertanian impor yang mempunyai daya saing lebih tinggi dibandingkan produk pertanian lokal.

Strategi pada tingkat kelembagaan masih perlu penataan tidak hanya di tingkat kelembagaan pemerintah daerah dan pusat sebagai fasilitator tetapi juga kelembagaan (stakeholder) bidang keuangan, jasa dan perdagangan yang menunjang pengembangan kawasan agropolitan. Penataan tersebut berupa pedoman umum yang menjadi acuan seluruh kelembagaan yang mempunyai kepentingan pada pengembangan agropolitan.

Pada tingkat implementasi masih perlu strategi pengembangan yang memungkinkan pertanian segera terwujud berdasarkan konsep pengembangan kawasan agropolitan. Permasalahan di tingkat implementasi ditandai oleh masalah internal petani seperti produktivitas, skala usaha, keberdayaan, aksesibilitas modal, teknologi dan pasar yang masih rendah. Masalah eksternal ditandai dengan masih terbatasnya infrastruktur berupa sarana dan prasarana listrik, irigasi, transportasi, jaringan telekomunikasi, informasi dan kelembagaan agribisnis seperti lembaga penyedia sarana produksi, pasar, pengolahan, industri pertanian dan pemasaran serta kelembagaan penunjang baik jasa maupun ekonomi seperti lembaga konsultasi agribisnis, lembaga keuangan bank/non bank. Keterbatasan ini mengakibatkan proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian menjadi tidak efesien. Oleh sebab itu produk pertanian yang dihasilkan petani Indonesia tidak mempunyai daya saing tinggi (kompetitif) yang pada gilirannya menghambat proses peningkatan kesejahteraan petani.

Strategi pada tingkat implementasi perlu dilakukan mengingat kebijakan pemerintah yang mengarah pada liberalisasi/deregulasi sistem perekonomian yang bertujuan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan efisien, ternyata dalam jangka pendek mengakibatkan (1) persaingan usaha dan harga hanya terjadi pada kawasan perkotaan yang mempunyai infrastruktur yang baik, (2) wilayah pedesaan yang infrastrukturnya kurang memadai menjadi wilayah yang riskan terhadap kemiskinan, (3) Pelaku agribisnis yang mempunyai modal besar sangat memungkinkan menguasai pasar secara monopoli, dan menjual komoditas pertanian ke wilayah manapun sepanjang wilayah tujuannya menghasilkan keuntungan yang paling maksimum.

May 23, 2008 - Posted by | Sosial Ekonomi | ,

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: